
Foto: Peneliti dari IPB University sedang mengukur telur kura-kura moncong babi yang ditemukan di Sungai Kao
BOVEN DIGOEL – Pemanenan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi bukanlah hal baru di Indonesia. Dari hutan, sungai, hingga laut, praktik ini seringkali menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal. Permasalahan muncul ketika pemanfaatan berlangsung tanpa batas, sehingga risiko terhadap kelestarian satwa liar pun tidak bisa dihindari.
Hal ini terlihat jelas di Papua Selatan, tepatnya di sepanjang Sungai Kao, tempat telur kura-kura moncong babi (Carettochelys insculpta) dipanen setiap musim tanpa jeda. Padahal, spesies unik ini masuk dalam daftar satwa dilindungi.
Penelitian IPB University di Sungai Kao mencatat, bahwa masyarakat tetap memanen telur dalam jumlah besar tanpa jalur yang telah ditetapkan pemerintah, lalu menjualnya melalui perdagangan ilegal.
Padahal pemanfaatan kura-kura moncong babi sejatinya telah diatur pemerintah lewat sistem kuota untuk kegiatan ranching. Skemanya sederhana: separuh telur boleh dimanfaatkan, sementara separuh lainnya harus dilepas kembali ke alam.
Tingginya permintaan pasar membuat eksploitasi terus berjalan, bahkan jauh melampaui kuota resmi yang ditetapkan pemerintah. Pada 2022, kuota nasional ditetapkan 10.000 butir dengan lokasi resmi hanya di Mimika dan Asmat. Izin pun terbatas, hanya diberikan pada satu perusahaan, CV Alam Nusantara, lewat keputusan Menteri LHK.

Foto: Tingginya permintaan pasar membuat eksploitasi kura-kura moncong babi terus berjalan, bahkan jauh melampaui kuota resmi yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk melakukan konservasi.
Ketimpangan ini menunjukkan betapa rumitnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan konservasi. Larangan total biasanya tidak berhasil, karena berbenturan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Tapi jika pemanenan dibiarkan tanpa aturan, nasib keberadaan kura-kura moncong babi jelas terancam di alam liar.
Karena itu, jalan tengah perlu dicari. Lewat sebuah pendekatan yang bisa mengakomodasi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekologi. Sebab situasi ini bukan sekadar soal perdagangan ilegal, tetapi juga tentang bagaimana keseimbangan antara ekonomi masyarakat dan keberlanjutan ekologi bisa dijaga.
Salah satu jalan keluar yang sering disebut adalah penerapan kuota panen yang jelas dan adil. Bukan hanya aturan di atas kertas, tapi kesepakatan nyata dengan masyarakat yang langsung terlibat di lapangan. Dengan begitu, mereka tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara kura-kura moncong babi punya kesempatan untuk berkembang biak.
Penyuluhan dan pendampingan juga penting, supaya masyarakat sadar bahwa menyisakan sebagian telur di alam sebenarnya adalah investasi untuk masa depan. Tak kalah penting, populasi harus terus dipantau agar bisa diketahui apakah panen yang dilakukan masih aman atau justru sudah melewati batas.
Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Konservasi kura-kura moncong babi tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan bahkan pihak swasta yang beroperasi di sekitar habitat.

Foto: Sungai Kao menjadi salah satu habitat kura-kura moncong babi di Papua
Pemerintah perlu memastikan regulasi berjalan dengan penegakan hukum yang tegas, sementara akademisi bisa membantu menyediakan data ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan. Masyarakat sendiri memegang peran penting sebagai pelaksana di lapangan, karena merekalah yang sehari-hari berinteraksi dengan habitat kura-kura ini. Bila insentif ekonomi dari jalur legal benar-benar dirasakan, dorongan untuk terlibat dalam praktik ilegal bisa berkurang.
Akhirnya, konservasi kura-kura moncong babi bukan hanya soal menyelamatkan satu satwa langka, tapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Jika dikelola dengan bijak, spesies unik ini bisa tetap hidup di sungai-sungai Papua, sambil terus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitarnya.
Tantangannya memang besar, tapi harapannya sederhana: menemukan jalan tengah agar pemanfaatan tidak berubah menjadi eksploitasi, agar ekonomi dan tradisi bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan alam. (ESG)
